Korandigital.id

Jombang – Rencana besar untuk mengurai kemacetan di Simpang Mengkreng yang menghubungkan Jombang, Nganjuk, dan Kediri, memasuki babak baru. Tiga kepala daerah yang wilayahnya berbatasan langsung ini mulai menjajaki skema penganggaran dan penyelarasan teknis agar mega proyek jembatan layang (flyover) tersebut segera terealisasi.

Bupati Jombang Warsubi, bersama Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menggelar pertemuan koordinasi dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Dr. Ir. Roy Rizali Anwar, di Jakarta, pada Senin (25/5/2026). Sementara itu, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, diwakili oleh Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kediri.

Dalam pertemuan strategis tersebut, ketiga kepala daerah turut didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Kepala Dinas PUPR dari masing-masing kabupaten.

Bupati Jombang Warsubi, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin penting, terutama terkait estimasi anggaran dan kesiapan pembebasan lahan.

“Pembicaraan awal memproyeksikan pembangunan flyover ini menelan anggaran sebesar Rp715 miliar. Konsep yang diusung mengutamakan aspek fungsionalitas utama untuk memecah kemacetan ketimbang desain yang glamor”, tuturnya.

Bupati menyebut, apabila seluruh tahapan lobi dan perencanaan berjalan lancar, pembangunan fisik tahap awal diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027.

“Hitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, kalau total keseluruhan lahan yang perlu dibebaskan diatas 50.000 meter persegi. Sedangkan khusus untuk Kabupaten Jombang saja, lahan yang perlu dibebaskan sekitar 17.000 meter persegi. Mengingat besarnya luasan tersebut, para kepala daerah berharap seluruh biaya pembebasan lahan ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Namun, pihak kementerian mengharapkan adanya skema sharing (berbagi beban pendanaan) pembebasan lahan antardaerah yang disesuaikan dengan proporsi luasan wilayah berdasarkan dokumen Detail Engineering Design (DED) PU”, tambahnya.

Sebagai tindak lanjut atas usulan sharing anggaran tersebut, pembicaraan akan diperluas dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dukungan Pemprov dinilai penting untuk memperkuat aspek hukum dan kesepakatan pembiayaan.

“Kami dari Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri sangat mendukung dan menyambut positif upaya pembangunan flayover demi mengurai kemacetan Mengkreng yang sudah sangat luar biasa masuk 3 besar di Indonesia. Nah, sembari menyelaraskan waktu pertemuan resmi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur, kami para kepala daerah mengambil langkah proaktif untuk mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta terlebih dahulu untuk mengamankan komitmen awal pusat, semoga semuanya berjalan lancar atas doa dan dukungan seluruh masyarakat”, tutur Bupati Warsubi.

Perlu diketahui, inisiasi proyek ini sebelumnya telah digagas ketiga kepala daerah saat meninjau langsung sirkulasi kendaraan di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu (8/4/2026) lalu.

Simpang Mengkreng sendiri merupakan titik transit vital di Jawa Timur yang menghubungkan Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk. Sebagai jalur arteri utama kendaraan dari arah Surabaya menuju wilayah barat dan selatan, seperti Madiun dan sekitarnya, kawasan ini kerap mengalami kemacetan parah.

Bahkan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Simpang Mengkreng masuk dalam tiga besar titik kemacetan paling parah di Indonesia, khususnya saat arus mudik Ramadan. Melalui rancangan yang tengah diusulkan, jalur flyover nantinya akan membentang dari wilayah Jombang dan terbagi menjadi dua jalur keluar (ramp off), masing-masing menuju arah Kediri dan Nganjuk.