Kediri – Pemerintah Kota Kediri membuka ruang dialog bersama tokoh masyarakat untuk merumuskan solusi atas terhentinya pembangunan Alun-Alun Kota Kediri. Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Kepala Dinas Kominfo, serta sejumlah tokoh masyarakat Kota Kediri.
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Anwar Iskandar atau yang akrab disapa Gus War, tokoh masyarakat sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Amien Rejomulyo, berharap agar pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Alun-Alun Kota Kediri segera dilanjutkan. Ia menilai, kelanjutan pembangunan penting agar kawasan tersebut tidak terlihat kumuh. Kebersihan serta kerapian RTH Alun-Alun dinilai dapat menjadi cerminan warga Kota Kediri yang bersih, tertib, dan tertata.
Di sisi lain, alun-alun sebagai ikon kota juga menjadi tempat bertumpunya para pelaku UMKM. Gus War menjelaskan bahwa sebelum pembangunan dimulai, kawasan tersebut menjadi ruang masyarakat untuk mencari nafkah. Namun, sejak proyek berjalan, aktivitas tersebut terhenti.
“Dulu sebelum dibangun itu kan tempat masyarakat berjualan mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari, setelah dibangun masyarakat berhenti. Setelah selesai akan memberi kesempatan kepada masyarakat yang sempat terhenti usahanya untuk menjalankan kehidupan jualannya sehari-hari aktif lagi, ini merupakan aspek sosial dan ekonomi yang sangat penting,” terangnya.
Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai ruang rekreasi bagi masyarakat, baik untuk berolahraga santai maupun menghabiskan waktu bersama keluarga. Gus War menilai, jika pembangunan segera diselesaikan dengan baik, manfaatnya akan sangat besar bagi warga.
“Pertama, akan kelihatan wajah dan etalase Kota Kediri yang rapi, bersih, dan baik. Kedua, bisa menghidupkan UMKM. Ketiga, bisa menjadi tempat rekreasi kecil bermain keluarga,” sebutnya.
Ia menambahkan, jika kondisi mangkrak ini terus berlanjut, akan muncul kesan bahwa masyarakat Kota Kediri tidak peduli terhadap kebersihan dan ketertiban. Karena itu, Gus War berharap seluruh pihak, baik pemerintah maupun rekanan, dapat menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan aspek sosial dan kemanusiaan, tidak hanya berfokus pada perhitungan material.
“Jangan semuanya hanya dihitung berdasarkan angka-angka yang bersifat material tapi aspek-aspek sosial, aspek-aspek yang bersifat humaniti juga perlu untuk diperhatikan. semoga bisa segera clear dan terwujud secepatnya,” tutupnya. (AB)
Korandigital.id 
Tinggalkan komentar