TRENGGALEK – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra guna menyinkronkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026. Rapat ini membahas sejumlah isu strategis, termasuk implementasi anggaran, pengelolaan aset daerah, dan rencana bantuan keuangan partai politik (Banpol).Jum’at(8/8)
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran agar program-program RPJMD dapat berjalan efektif sejak tahun pertama pelaksanaannya. Husni menyoroti kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kegiatan yang dianggarkan dengan kebutuhan riil.
“Jangan sampai kegiatan yang seharusnya ada anggarannya justru tidak teranggarkan. Kita perlu tahu, apakah dinasnya yang tidak memahami atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang belum paham,” kata Husni.
Pengelolaan Aset Jadi Pekerjaan Rumah
Selain anggaran, rapat juga menyoroti masalah pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Menurut Husni, kendala utama terletak pada koordinasi antara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sebagai koordinator dan OPD sebagai pelaksana.
“Pengelolaan barangnya di OPD, sedangkan Bakeuda hanya sebagai koordinator. Di sini kita lihat apakah staf di OPD memahami tanggung jawab pengelolaan aset tersebut atau tidak,” jelasnya.
Husni mengambil contoh kasus kolam renang Tirta Jwalita, yang menurutnya merupakan aset besar milik Pemkab namun pengelolaannya di bawah Dinas Pariwisata. Ia mempertanyakan mengapa aset tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah.
“Kalau tidak dimanfaatkan, kita harus pertanyakan. Kenapa aset sebesar itu tidak bisa dimaksimalkan?” ujarnya.
Terkait Banpol, Komisi I juga membahas usulan peningkatan bantuan keuangan kepada partai politik. Namun, Husni menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah menjadi pertimbangan utama.
“Daerah lain memang sudah tinggi Banpol-nya. Tapi alasan kita belum bisa naik karena fiskal masih rendah. Bahkan untuk tahun depan kemungkinan Banpol tetap belum ada kenaikan,” terang Husni.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa OPD, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bakesbangpol, Satpol PP, serta Bakeuda. Husni menutup pertemuan dengan menyatakan bahwa tujuan utama rapat adalah untuk memperoleh data valid sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh DPRD.
“Prinsipnya kita ingin memperoleh data valid sebagai dasar kebijakan DPRD. Bukan berdasarkan informasi yang simpang siur,” pungkasnya.AR
Korandigital.id 
Tinggalkan komentar