Korandigital.id

Kediri – Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menginisiasi program “Pagar Digital” guna memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi, Selasa (30/6/2026).

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya saat menghadiri pameran pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di sana saya melihat berbagai teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan kebutuhan lainnya. Namun, saya tidak menemukan produk buatan anak bangsa. Padahal, sumber daya manusia kita memiliki daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang setara,” tutur Hendarsam.

Ia menjelaskan, dari pengalaman tersebut muncul gagasan untuk menggandeng salah satu kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi guna mengembangkan sistem pengamanan perbatasan berbasis drone.

“Dari situlah saya terpikir untuk menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi guna menginisiasi ‘Pagar Digital’, yaitu sistem pengamanan perbatasan yang memanfaatkan drone. Kita memiliki wilayah perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.

Hendarsam menambahkan, dari total panjang perbatasan tersebut, saat ini hanya terdapat 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) yang tersebar di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.

“Dari jumlah tersebut, ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya tujuh PLB yang memang memiliki aktivitas perlintasan. Sisanya masih belum aktif atau terkendala Perjanjian Lintas Batas,” ujarnya.

Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) darat periode Januari hingga April 2026, jumlah pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun, tantangan utama adalah mengawasi pelintas ilegal yang menggunakan jalur-jalur tidak resmi di sepanjang garis perbatasan.

Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, tingginya risiko keamanan personel di wilayah konflik, serta kerentanan terhadap berbagai kejahatan lintas batas, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

“Pagar Digital kami prioritaskan untuk wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan di sekitarnya,” papar Hendarsam.

Untuk mendukung program tersebut, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone tersebut dirancang untuk beroperasi selama 24 jam penuh di kawasan perbatasan dengan memanfaatkan pasokan energi dari panel surya.

Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua jenis drone yang bekerja secara terintegrasi, yakni Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) dan Drone Mantis. Drone HALE mampu terbang secara konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh. Sementara itu, Drone Mantis berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak dekat ketika Drone HALE mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Sebelumnya, teknologi tersebut telah diimplementasikan pada sektor agrikultur dengan hasil yang dinilai memuaskan.

“Pagar Digital memang tidak dapat menghentikan orang secara fisik, tetapi mampu memberikan situational awareness atau kesadaran situasional secara real time. Ketika drone mendeteksi pergerakan di titik-titik buta perbatasan, sistem akan langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau petugas perbatasan terdekat. Langkah ini dapat memangkas waktu respons patroli konvensional secara signifikan,” jelas Hendarsam.

Ia menegaskan bahwa keunggulan utama sistem ini terletak pada kemampuannya memperluas jangkauan pengawasan petugas.

“Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel mampu memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak,” paparnya.

Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

“Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI merupakan upaya untuk memastikan pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi melalui teknologi siber dan patroli udara buatan dalam negeri, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan,” tutup Hendarsam. (AB)