Wah, berita gila nih dari Riau! Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) baru aja cabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Luasnya? Sekitar 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan. Kawasan itu sekarang resmi balik dikuasai negara.
Menurut Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026. Alasan pencabutannya cukup berat: kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, plus kerusakan kawasan lindung hampir 211,54 hektare. Ada juga masalah di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang mengancam habitat gajah Sumatera.
Akibatnya, semua kegiatan di areal izin PT RAPP dihentikan. Tapi perusahaan tetap wajib tanggung jawab pemulihan lingkungan dan urusan hukumnya.
Nggak cuma RAPP, Satgas juga tertibkan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di Kuantan Singingi. Pabrik sawit nonkebun mereka diduga beli dan olah hasil sawit dari kawasan hutan tanpa izin, yang justru mendorong perambahan makin massif. Atas temuan itu, Satgas rekomendasikan penolakan pelepasan kawasan hutan seluas 32 hektare.
Langkah tegas ini bukti negara nggak main-main jaga hutan. Kawasan hutan harus kembali sesuai fungsinya, bukan jadi lahan ilegal.
Sumber: Kompas | Satgas PKH Cabut Izin PT RAPP, 338.536 Hektare Kawasan Hutan Kembali ke Negara | Baharudin Al Farisi, Ardito Ramadhan | 20 November 2026 |
*ilustrasi AI




Tinggalkan Balasan