Surabaya – Ribuan buruh mendatangi Kantor Gubernur Jawa Timur, Jumat (20/11/2026). Mereka mendesak pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), bukan sekadar mengacu pada perhitungan upah minimum terendah.
Dalam aksi tersebut, buruh mengusulkan UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp3.742.675. Mereka menilai besaran upah perlu disesuaikan dengan kebutuhan hidup pekerja agar kesejahteraan buruh lebih diperhatikan.
Sekretaris Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jawa Timur, Jazuli, mengatakan penetapan UMP selama ini dinilai belum mencerminkan standar KHL yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, besaran UMP yang ditetapkan pemerintah selama ini hanya berkisar 50 hingga maksimal 60 persen dari kebutuhan hidup layak.
“Selama ini Gubernur menetapkan UMP itu masih jauh dari KHL. Hanya kisaran 50 sekian persen, 60 persen maksimal ya,” ungkap Jazuli, Jumat (20/11/2026).
Ia juga mempersoalkan penggunaan UMK terendah sebagai salah satu tolok ukur penetapan UMP. Buruh berharap pemerintah mempertimbangkan standar kebutuhan hidup layak sebagai dasar menentukan besaran upah tahun depan.
Selain UMP, buruh mengusulkan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebesar 5 persen di atas UMP. Dengan skema tersebut, besaran UMSP yang diminta mencapai Rp3.929.809.
Jazuli menjelaskan, upah sektoral diperlukan untuk memberikan standar penghasilan yang sesuai bagi pekerja di sektor tertentu, terutama pekerjaan yang memiliki risiko serta membutuhkan keterampilan di atas rata-rata.
“Upah sektoral ini adalah jenis pekerjaan yang memiliki risiko dan memiliki kemampuan yang di atas rata-rata,” tuturnya.
Aspirasi tersebut disampaikan menjelang penetapan UMP Jawa Timur 2027 yang dijadwalkan pada Sabtu (21/11/2026). Buruh berharap pemerintah mengakomodasi tuntutan tersebut dalam keputusan pengupahan mendatang.
Jazuli mengatakan, jika pemerintah provinsi tidak merespons aspirasi massa, jumlah peserta aksi berpotensi bertambah. Pihaknya juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar pada 25 November 2026.
“Kami berharap pihak gubernur bisa merespon atau menemui massa. Kalau tidak, aksi akan semakin besar dan puncaknya pada 25 November 2026,” tegasnya.
Buruh memastikan akan kembali menggelar aksi menjelang penetapan UMK 2027 pada 25 November 2026. Jika keputusan pengupahan tidak sesuai dengan tuntutan, mereka membuka kemungkinan menempuh jalur hukum. (AB)




Tinggalkan Balasan