Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kediri menjadi rumah bagi wong cilik untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini terlihat saat menerima audiensi ratusan pelaku ojek online pada Kamis (30/7).

Keluhan mengenai tarif, persaingan mendapatkan penumpang hingga jaminan sosial menjadi bagian dari persoalan yang disampaikan. Dari persoalan itu para politisi PDI Perjuangan menjadi jembatan mencarikan solusi persoalan para pekerja informal ini.

Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Kabupaten Kediri Kurniadi menyampaikan harapannya supaya persoalan yang disampaikan dalam forum tersebut mendapatkan solusi yang terbaik.

“Kita berharap PDI Perjuangan bisa mengayomi kita semua,” katanya usai acara audiensi di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri.

Kurniadi pun mengapresiasi penerimaan yang baik dari PDI Perjuangan atas aspirasi yang disampaikan para pelaku ojek online. Pihaknya berharap kegiatan yang telah berjalan tetap dapat berlanjut sehingga makin banyak masyarakat yang terbantu.

Sementara itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri Dodi Purwanto menerangkan, dari berbagai aspirasi yang disampaikan terkait regulasi ojek online seperti masalah tarif menjadi kewenangan di pemerintah pusat.

Pun demikian, mengingat mereka merupakan warga Kabupaten Kediri dan bekerja di wilayah Kabupaten Kediri, PDI Perjuangan siap mengakomodir dan membantu dalam penyelesaian persoalan yang disampaikan.

Seperti masalah Desil sebagaimana cerita Bagiyo, asal Kecamatan Ngadiluwih. Pelaku ojek online tersebut mengeluhkan terkait status Desil yang berubah dari 5 ke 7.

Dengan status desil yang berubah, Bagiyo mengaku tidak dapat lagi menjadi penerima bantuan jaminan kesehatan atau PBI-JK. padahal dari segi ekonomi, penghasilan ojol dinilai tidak menentu.

“Tadi sudah disepakati oleh Dinas Sosial untuk mengecek kembali data baik dari KTP, KK yang nanti akan dipadukan dengan data Kemensos untuk dicarikan solusi permasalahan yang menjadi aspirasi,” terang Dodi.

Selain jaminan sosial, persoalan juga terkait mengenai persaingan mendapatkan penumpang. Di lapangan yang kerap ditemukan yakni munculnya pembagian zona antara ojek online dengan ojek pangkalan maupun pengayuh becak.

Untuk itu, PDI Perjuangan meminta supaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri nantinya bisa membantu mengkomunikasikan dengan pelaku ojek pangkalan maupun pengayuh becak.

“Harapannya nanti tidak ada lagi (pembagian) zona-zona di Kabupaten Kediri,” ungkapnya.

Dodi menekankan PDI Perjuangan akan mengawal aspirasi yang disampaikan pelaku ojek online dalam forum itu. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri sebagaimana arahan Ketua Hanindhito Himawan Pramana diakui akan selalu membuka pintu lebar bagi masyarakat yang ingin datang.

“Ini rumah rakyat yang notabene siapa saja ingin menyampaikan aspirasi, atau sekedar ngopi dipersilahkan,” tegasnya.

Tinggalkan komentar

Sedang Tren