MALANG, 15 Juni 2026 – Suasana di depan Balaikota Malang hari ini terasa lebih panas dari biasanya. Bukan sekadar karena cuaca, tapi karena kehadiran teman-teman dari Aliansi Mahasiswa Resah Amarah UB (Universitas Brawijaya) yang turun ke jalan untuk menggelar aksi unjuk rasa.
Membawa keresahan masyarakat sipil, massa aksi tampil blak-blakan menyuarakan kekecewaan mereka terhadap tata kelola negara yang dinilai makin carut-marut.
*Menggugat “Penyakit” Tata Kelola Negara*
Aksi protes ini dipicu oleh rentetan kebijakan dan kondisi ekonomi yang dianggap mencekik masyarakat kelas bawah. Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya menyoroti kegagalan pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Imbas dari salah urus ini jelas terasa di kantong masyarakat: Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan pokok yang terus meroket. Mahasiswa menilai kondisi ini secara masif telah merenggut kesejahteraan masyarakat sipil.
Nggak cuma soal urusan perut, isu kebebasan dan kepentingan publik juga jadi sorotan tajam. Pengesahan UU POLRI yang baru-baru ini terjadi dinilai sebagai bukti nyata bahwa negara terus-terusan melanggengkan kegagalan dengan mengesampingkan kepentingan rakyat luas.
*5 Poin Tuntutan Mahasiswa Brawijaya*
Untuk merespons “kecacatan” tata kelola yang terus dirawat oleh pemerintah, Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya secara tegas merilis lima poin tuntutan utama, yaitu:
1. Tingkatkan efisiensi dan transparansi APBN.
Pastikan uang rakyat benar-benar dikelola untuk rakyat, bukan menguap entah ke mana.
2. Turunkan harga kebutuhan bahan pokok dan BBM.
Kembalikan daya beli masyarakat agar kesejahteraan sipil kembali pulih.
3. Hentikan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Program ini dinilai tidak relevan atau justru membebani keuangan negara di tengah situasi krisis.
4. Hentikan dwifungsi POLRI dan TNI.
Tegakkan kembali profesionalisme aparat penegak hukum dan pertahanan, tanpa harus ikut campur dalam ranah sipil atau politik.
5. Mendesak pemerintah mengakui kesalahan.
Pemerintah diminta untuk berhenti mengelak (mencari-cari alasan) dan harus berhenti bersikap anti-kritik terhadap suara rakyat.
Aksi damai namun sarat akan kritik tajam ini menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan. Sampai berita ini diturunkan, mahasiswa berharap tuntutan mereka tidak sekadar didengar sebagai angin lalu, melainkan dijadikan bahan evaluasi nyata oleh pemerintah pusat maupun daerah. (Ar)
Korandigital.id 
Tinggalkan komentar