Surabaya – Upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif dilakukan melalui efisiensi fiskal dan penguatan energi domestik, ketimbang menaikkan harga di pasar. Langkah ini diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya), Firman Rosjadi Djoemadi, mengatakan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melakukan penghematan dari internal birokrasi. Dana tersebut bisa dialihkan menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Firman menjelaskan, efisiensi dapat dimulai dari pengurangan belanja operasional, seperti perjalanan dinas dan konsumsi listrik di kantor pemerintahan. Selain itu, penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai mampu menekan konsumsi energi secara signifikan.
“Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik dan transportasi,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya percepatan transisi energi dengan memanfaatkan cadangan gas domestik. Menurutnya, penggunaan gas alam cair atau LNG dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan impor, khususnya dalam konsumsi elpiji.
“Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG,” kata Firman.
Ia juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas perkotaan sebagai langkah strategis jangka panjang dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG,” tegasnya.
Terkait sektor industri, Firman menilai ruang efisiensi energi cukup terbatas, terutama jika menyentuh proses produksi utama. Ia mengingatkan, penghematan yang tidak tepat justru berisiko menurunkan output ekonomi.
“Industri penghematannya bukan di energi, tapi di aspek lain. Kalau energi dikurangi, produksinya bisa terganggu,” ungkapnya.
Menurutnya, efisiensi di sektor industri lebih tepat dilakukan pada fasilitas pendukung, seperti pengaturan penggunaan listrik di area perkantoran pabrik.
Selain itu, Firman mendorong pemerintah untuk memperkuat insentif konversi kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Skema bantuan harga dinilai lebih efektif dalam mengubah perilaku konsumsi masyarakat dibandingkan kebijakan yang bersifat menekan.
“Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah,” ucapnya.
Ia menambahkan, kondisi psikologis masyarakat yang tengah cemas terhadap ketidakpastian energi global perlu direspons dengan kebijakan yang menenangkan. Menurutnya, pendekatan insentif akan mempercepat transisi energi tanpa memicu gejolak sosial.
“Untuk saat ini saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas,” tandasnya. (AB)
Korandigital.id 
Tinggalkan komentar