Tangerang – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencanangkan strategi optimalisasi layanan dan infrastruktur guna mewujudkan ekosistem digital keimigrasian. Pencanangan tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Pimpinan Tinggi Imigrasi Tahun 2026 yang digelar di Tangerang, Kamis (22/1/2026).

Mengusung tema “Optimalisasi Layanan, Penegakan Hukum, dan Infrastruktur dalam Mewujudkan Ekosistem Digital Keimigrasian”, rakor ini menjadi forum penyelarasan strategi transformasi institusi untuk meningkatkan standar layanan Imigrasi sekaligus mendukung prioritas nasional.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS), Silmy Karim, dalam arahannya menegaskan bahwa berbagai capaian Imigrasi dalam beberapa tahun terakhir merupakan hasil kerja keras dan inovasi progresif seluruh jajaran. Namun demikian, ia mengingatkan agar upaya penguatan peran institusi terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Kita sudah memulai dengan All Indonesia. Sistem yang mempermudah dan mempercepat perlintasan ini merupakan hasil perjalanan panjang Imigrasi. Sekitar dua tahun kita berproses menginisiasi dan membangun integrasi sistem dengan kementerian dan lembaga lain, dan kini telah berhasil terwujud,” ujar Silmy.

Ia juga menekankan pentingnya semangat pantang lelah dalam memperbesar peran Imigrasi. “Kalau bisa, kita menjadi percontohan bagi lembaga lain,” tegasnya.

Transformasi Digital dan Modernisasi Infrastruktur

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, menjelaskan bahwa fokus utama Imigrasi pada tahun 2026 adalah penyelarasan kebijakan pemerintah dengan Program Aksi Imigrasi. Fokus tersebut mencakup penguatan layanan berbasis digital serta modernisasi infrastruktur di pintu-pintu gerbang negara.

“Tahun ini kami berencana memodernisasi sarana dan prasarana di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk penambahan unit autogate di sejumlah bandara, pelabuhan laut, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), hingga peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Tradisional (PLBT),” kata Yuldi.

Selain pemerataan fasilitas, Imigrasi juga mendorong penerapan sustainable business process melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti penggunaan panel surya di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Di sisi lain, aspek penegakan hukum tetap menjadi pilar utama. Imigrasi terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), salah satunya melalui penguatan program Desa Binaan untuk edukasi masyarakat.

Upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan Imigrasi terhadap iklim investasi nasional, melalui penyederhanaan regulasi visa dan izin tinggal bagi investor, serta pelaksanaan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis (UPT) Imigrasi.

Penguatan Tata Kelola Organisasi

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian IMIPAS, Asep Kurnia, menekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi. Menurutnya, diperlukan pembentukan struktur baru yang mendukung perencanaan strategis fungsi teknis keimigrasian, seiring meningkatnya beban kerja Imigrasi.

“Nanti akan kita usulkan penambahan satu direktorat lagi yang berkaitan dengan sistem dan strategi kebijakan keimigrasian, termasuk penyusunan rencana program yang dapat ditangani oleh direktorat tersebut,” jelas Asep.

Rakor ini juga menghadirkan perspektif dari pakar eksternal guna memastikan ekosistem digital keimigrasian berjalan aman dan selaras dengan kepentingan nasional. Sandiman Ahli Madya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Frizka Ferina, serta Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri, Rudi Syafruddin, memberikan pembekalan strategis terkait pengamanan ruang siber dan sinergi penegakan hukum.

Sebagai penutup, Silmy Karim kembali menegaskan arahan Menteri agar Imigrasi terus memperkuat ekosistem digital dan modernisasi infrastruktur. Ia juga menekankan peran strategis Imigrasi dalam pencegahan TPPO dan TPPM.

“Pengakuan internasional yang kita terima pada tahun 2025, termasuk dari Skytrax yang menempatkan pelayanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta sebagai terbaik ke-10 di dunia, harus menjadi pelecut semangat untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (AB)

Tinggalkan komentar

Sedang Tren