Korandigital.id

Kediri — Suasana publik kembali memanas usai mencuatnya rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh, termasuk mantan Presiden RI ke-2, Soeharto. Salah satu suara penolakan paling lantang datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat YPM UIN Syekh Wasil Kediri (8/1/2025).
Ketua Komisariat GMNI YPM UIN Syekh Wasil, Moh Fiskal A’raaf atau yang akrab disapa Bung Hafis, menegaskan bahwa pihaknya menolak keras rencana tersebut.
“Kami tidak menafikan jasa-jasa Soeharto untuk bangsa ini. Namun, untuk anugerah gelar Pahlawan Nasional, kami menilai itu tidak tepat,” tegas Bung Hafis.
Menurutnya, di era pemerintahan Soeharto, kebebasan berpendapat dan ruang gerak aktivis justru dibungkam. “Banyak aktivis dibungkam, bahkan dibatasi untuk berekspresi. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dihapus,” tambahnya.
Meski mengakui Soeharto punya peran besar dalam pembangunan nasional, GMNI YPM UIN Syekh Wasil menilai gelar Pahlawan Nasional harus diberikan kepada sosok yang benar-benar merepresentasikan perjuangan rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Menariknya, pernyataan tegas tersebut awalnya diunggah lewat akun Instagram resmi GMNI YPM UIN Syekh Wasil. Postingan itu langsung menyedot perhatian warganet dan memicu perdebatan panas di media sosial.
Namun, Bung Hafis menegaskan bahwa unggahan itu merupakan hasil kajian dan diskusi internal GMNI YPM, bukan arahan dari DPC GMNI Kediri maupun GMNI Pusat. Hingga kini, DPC GMNI Kediri sendiri disebut belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini.
Dengan sikap tegas ini, GMNI YPM UIN Syekh Wasil menegaskan posisinya: menghargai jasa Soeharto, tapi menolak keras pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sang mantan penguasa Orde Baru itu. (Rf)