Korandigital.id

Trenggalek – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menyoroti beberapa isu krusial dalam dunia pendidikan, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga penguatan pendidikan karakter di sekolah. Hal ini terungkap dalam rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra.
Peningkatan Insentif Guru dan Perhatian Khusus untuk PAUD
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah rencana peningkatan insentif bagi guru. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, insentif untuk guru rencananya akan dinaikkan sebesar Rp 100 ribu. Peningkatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pendidik.Jum’at(8/8)

Secara khusus, Sukarodin juga menyoroti peran penting guru PAUD dan TK. Saat ini, insentif yang mereka terima sekitar Rp 500 ribu per bulan, dan Komisi IV mengusulkan agar angka tersebut dinaikkan menjadi Rp 600 ribu.

“PAUD dan TK adalah lembaga yang membentuk bibit unggul, maka wajar jika tenaga pendidiknya harus kita perhatikan,” tegasnya.

Selain itu, rapat juga membahas rencana perubahan status empat Taman Kanak-Kanak (TK) milik yayasan menjadi negeri. Namun, proses ini masih menghadapi kendala, terutama terkait status tanah dan nasib guru yayasan (GTY) yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Sukarodin meminta agar Dinas Pendidikan mencari solusi agar GTY tetap bisa mengajar setelah sekolah tersebut dinegerikan.

Dalam upaya menanamkan semangat kebangsaan, Sukarodin mendorong Dinas Pendidikan untuk memperkuat nilai patriotisme di lingkungan sekolah. Salah satu usulannya adalah pemutaran lagu-lagu kebangsaan sebelum jam pelajaran dimulai.

“Ini bagian dari upaya menanamkan semangat kebangsaan kepada anak-anak kita sejak dini,” ujarnya.

Sukarodin juga meminta setiap sekolah tingkat SMP, baik negeri maupun swasta, untuk memiliki grup paduan suara.
Selain patriotisme, perhatian juga diberikan pada penguatan muatan lokal, khususnya pelajaran Bahasa Jawa. Sukarodin mengungkapkan keprihatinannya karena masih banyak sekolah yang belum memiliki guru mata pelajaran Bahasa Jawa. Ia meminta agar Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan guru mata pelajaran ini.
Dukungan untuk Madrasah Diniyah dan Pengelolaan Kolam Renang
Rapat kerja Komisi IV juga menyentil soal pendampingan Madrasah Diniyah (Madin). Sukarodin meminta alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten dapat menutup kekurangan bantuan selama enam bulan ke depan, menyusul bantuan provinsi yang belum mencukupi.

“Kebutuhan anggarannya sekitar Rp 1 hingga Rp 1,5 miliar untuk hibah Madin, yang juga termasuk insentif guru swasta,” jelasnya.

Terakhir, Komisi IV merekomendasikan agar pengelolaan kolam renang yang sebelumnya dikelola oleh pihak ketiga dialihkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan dan juga sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kolam renang bisa menjadi tempat pendidikan yang standar dan mendukung PAD. Usulan ini bisa didorong melalui dana pinjaman daerah tahun 2026 yang bertujuan mengungkit pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.AR