Korandigital.id

Aliansi Mahasiswa Trenggalek melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Trenggalek untuk menyoroti kebijakan pemotongan anggaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Mereka menilai kebijakan ini meresahkan karena dapat berdampak buruk pada sektor pendidikan dan infrastruktur.
Penolakan Efisiensi Anggaran Pendidikan
Koordinator Lapangan aksi,
Rian Firmansyah, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan minimal 20% akan memperparah ketimpangan pendidikan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Mereka menuntut agar anggaran pendidikan tidak dipotong karena kondisi pendidikan di Trenggalek belum merata.jum’at (21/2)

“Kami menuntut agar anggaran pendidikan tidak dipotong, karena kondisi pendidikan di Trenggalek belum merata. Jika tetap dipotong, kesenjangan pendidikan akan semakin jauh,” ujar Rian dalam aksinya di depan kantor DPRD Trenggalek.

Selain pendidikan, mahasiswa juga menyoroti pemotongan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan. Mereka berpendapat bahwa jalan yang rusak dapat menghambat akses masyarakat ke sekolah, fasilitas kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

“Jalan adalah akses utama yang sangat penting bagi masyarakat. Jika kondisinya memburuk akibat pemotongan anggaran, dampaknya akan terasa pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” tambahnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menilai program tersebut tidak tepat sasaran dan seharusnya dialihkan untuk pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa.“Banyak anak-anak di pedesaan yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih membutuhkan sekolah gratis daripada program makan gratis. Jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, maka sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.

Mahasiswa Trenggalek berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Mereka akan memantau respons dari DPRD dan pemerintah pusat.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk protes mahasiswa Trenggalek terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur di Kabupaten Trenggalek.AR