Korandigital.id

Kediri, RJTVS.com – Sejak 2 tahun terakhir, Industri perkayuaan nasional, khususnya Industri Plywood (triplek) tengah berada di ujung tanduk. Selain dihadapkan pada persoalan langkanya bahan baku, lesunya pasar,hingga masalah perpanjakan yang kian mencekik.

Ketua Forum Masyarakat Perkayuan (FMP) Jawa Timur Fuad Abdullah mengatakan, pelaku industri merasa dibiarkan mencari jalannya sendiri. Mereka sudah menyerah dan tidak sanggup untuk bertahan, apabila tanpa pertolongan dan solusi dari pemerintah.

“Asal tahu saja, industri plywood, khususnya yang ada di Jatim saat ini berjumlah ribuan pabrik. Dari skala kecil hingga besar. Jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung dan tidak langsung mencapai 5 juta jiwa lebih. Mulai dari pengusaha pembibitan sengon, petani, pengepul kayu, karyawan pabrik dan lainnya,” kata Fuad Abdullah.

Masih pria yang mengawali karirnya sebagai wartawan ini, industri ini menghasilkan produk triplek berbahan baku kayu sengon dan sejenisnya. Hanya sedikit saja yang memproses kayu alam, seperti meranti dan kayu rimba lainnya. Produk dari Industri plywood ini sebagian besar digunakan atau diserap oleh industry furniture, konstruksi, properti dan sebagainya.

“Sejak tahun 2000 an industri ini tumbuh subur di Jawa, sebagai bagian dari konsekuensi melimpahnya bahan baku kayu sengon di Jawa Timur. Bahkan, sebagian industri sejenis di luar Jawa yang dulu mendominasi poduksi triplek nasional berbondong- bondong relokasi ke Jawa,” bebernya.

Ditambahkan oleh Fuad, pelaku usahanya kebanyakan pengusaha lokal, alias putra-putra daerah yang bermunculan. Pada tahun 2000 an itu, program sengonisasi yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah memicu tumbuhnya industri plywood. 

“Hingga saat ini tercatat ada 900 – 1000 an pabrik berdiri di Jatim dari mulai ujung timur Banyuwangi hingga ujung Barat Pacitan. Baik skala usaha kecil, menengah hingga besar,” terangnya.

Keberadaan industry Plywood di Jatim, lanjut Fuad, tambah berat, ketika BUMN ikut terlibat dan masuk di industri itu, seperti Perum Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara 12. Padahal, sumber bahan baku utama pabrik-pabrik yang dikelola oleh putra2 daerah itu, skala kecil dan menengah, berasal dari kedua BUMN tersebut.

“Tentu ini lawan yang tak berimbang bagi rakyat di sekitar, ibarat David lawan Goliath. Dampaknya memang tidak langsung, tapi lambat laun keberadaan industry plywood BUMN itu memukul industry yang sudah ada,” lanjut dia.

Kala itu, terus dia, ratusan ribu hektar lahan mereka yang tersebar di Jawa Timur, dulunya menjadi pasokan utama. Semenjak mereka masuk menjadi pemain di industry yang sama, pelan tapi pasti, industry rakyat yang ada mulai kesulitan bahan baku.

“Ironis, Negara harus bersaing dengan rakyatnya. Inilah fakta yang terjadi di Jatim. Menurut informasi, di Jatim ada sekitar 40 persen lahan yang dulunya ditanami sengon, kini berubah menjadi tanaman tebu, termasuk lahan yang ada di BUMN di atas. Mereka tidak sadar, kawasan-kawasan itu umumnya berlokasi di lereng-lereng gunung yang sangat rentan bencana alam. Contoh kasus ada di wilayah Kediri,” jelas dia.

Pajak Mencekik

Menurut Fuad, di sisi lain, sumbangsih terbesar bagi kehancuran industry plywood saat ini adalah penerapan pajak yang sangat mencekik. Bagi sebagian besar pelaku usaha, penerapan pajak yang sangat kaku dan tidak manusiawi membuat semangat pengusaha untuk melakukan ekspansi bisnis terhenti. 

“Bayang-bayang pajak yang selalu siap menerkam setiap saat ini terus menghantui. Pajak penting dan harus semua sepakat. Tapi harus disadari, sebagian industry yang ada

juga tidak memiliki legalitas usaha yang memadai. Sehingga mereka tidak menerapkan perpajakan yang semestinya,” kata dia.

Hal ini, terus Fuad, membuat persaingan harga di antara industri yang legal dan tidak legal tidak berimbang. Bagi yang tidak memiliki legalitas yang cukup, mereka bisa menekan harga sampai pada posisi terendah, sementara industri yang sudah memiliki legalitas dan membayar pajak, akhirnya tertekan.

“Tentu bagi buyers, harga termurah yang menjadi pilihan, akhirnya dalam jangka panjanhg, industry yang taat pun tidak tahan. Sementara mereka sudah masuk ke perangkap Diten Pajak. Ya sudah, akhirnya mereka mnejadi mangsa yang empuk,” jelasnya. 

Kini pemerintah sudah ancang-ancang akan menerapkan kenaikan PPN 12 persen. Hal ini, kata dia, membuat industri langsung impoten. Dari semua persoalan tersebut, saat ini banyak fenomena pengusaha menutup atau menjual pabriknya. Banyak pelaku industri perkayuan yang tidak sanggup menghadapi gempuran pajak dan sepinya pasokan bahan baku.

“Kami berharap pemerintah mengembalikan BUMN terkait untuk melakukan penanaman kembali jenis kayu lunak, seperti sengon dan jabon. Sehingga pasokan bahan baku kembali normal. Kami juga minta keringan pajak, hingga 5 sampai dengan 6 persen untuk seluruh jenis pajak, baik PPh dan PPN,” pinta Fuad mewakili pelaku industri perkayuan.

Tuntutan lain dari pelaku industri kayu, imbuh Fuad, meminta supaya melibatkan dunia usaha (swasta) ikut serta dalam penanaman kayu sengon dan jabon. Agar terjamin pasokan bahan baku dan sebagai tanggungjawab moral terhadap kelestarian alam. 

“Kita berharap kepada pemerintah bersama BUMN untuk bersinergi melakukan penanaman bersama. Kolaborasi yang selama ini didengungkan oleh Pemerintah kita jalankan bersama industri yang sudah ada, agar industri dapat berjalan normal. Respon Perhutani luar biasa tinggal kita tunggu aksinya seperti apa. Tetapi minimal mereka sudah ada respon. Kalau ini didorong oleh Bupati, Gubernur Insyah Allah jauh lebih cepat terealisasi,” pintanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri Bidang Kesejahteraan Rakyat Khusnul Arifin merasa miris dengan kondisi industri perkayuan khususnya yang berada di Kabupaten Kediri. Pihaknya berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan mereka karena menjadi ladang penghidupan bagi 10 ribu karyawan.

“Kami berharap pemerintah daerah perhatian terhadap industri perkayuan. Karena bagaimana juga, dengan bisnis ini berjalan tercipta lapangan pekerjaan. Ada 10 ribuan karyawan atau tenaga kerja yang diperkajakan di industri perkayan ini. Dengan berhentinya suplai dan roda perusahana ini, otomatis banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” pinta Caleg terpilih DPRD Jawa Timur dari dapil VIII Kediri Raya ini.

Politisi Partai NasDem yang akrab disapa Mas Pipin ini berharap pemerintah daerah untuk membuka diri dan membuka kran komunikasi dengan para pelaku industri perkayuan. (AB)